NAMLEA, Habarnews.id – Bupati Buru Ikram Umasugi, S.E., bersama Wakil Bupati Sudarmo, S.P., M.Si., yang didampingi Asisten I Nawawi Tinggapi dan Asisten II Efendy Rada, serta Kadis Lingkungan Hidup dan Kadis Koperasi, melakukan rapat bersama Ketua 10 Koperasi Tambang yang turut dihadiri juga oleh anggota DPRD Prov. Maluku dari Komisi II pada Kamis, (09/10/2025).
Rapat yang berlangsung di lantai dua ruang rapat Kantor Bupati tersebut membahas terkait dengan proses percepatan pengelolaan Gunung Botak oleh 10 koperasi tambang yang telah memiliki izin.
Bupati dalam arahannya menjelaskan bahwa praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) semakin masif di areal Gunung Botak.
Menurut Bupati, solusi terbaik untuk mengatasi hal itu adalah melegalisasi pertambangan rakyat melalui skema koperasi. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan pengawasan yang ketat sekaligus memastikan hasil tambang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta semua pihak, baik Pemda Buru, koperasi, maupun Pemprov dan Pemerintah Pusat.
“Daripada dibiarkan ilegal yang akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik, serta korban jiwa,” ungkap Bupati.
Namun, Bupati berharap agar dalam aktivitas dan semua urusan yang berhubungan dengan kegiatan kerja di Gunung Botak, pihak koperasi selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.
“Keterlibatan Pemda bersama koperasi bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam mengelola tambang agar lebih legal dan terorganisir,” tegasnya.
Dengan demikian, masyarakat khususnya di Kabupaten Buru tetap mendapat manfaat ekonomi, sementara lingkungan tetap terjaga kelestariannya, tambahnya.
Ia juga menekankan aparat keamanan, masyarakat adat, serta tiap desa di area sekitar tambang Gunung Botak untuk memberikan dukungan, sehingga penertiban penambang liar dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan di Gunung Botak dapat diwujudkan.
“Yang kita inginkan adalah tambang rakyat untuk rakyat, bukan tambang yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya. (HN-001)
