Namlea, Habarnews.id — Komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan desa terus digaungkan melalui kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, Kamis (7/8/2025) di Kabupaten Buru.
Workshop bergengsi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Bupati Buru Ikram Umasugi, S.E., Wakil Bupati Buru Selatan, serta Anggota Komite IV DPD RI, Ibu Novita Anakota. Kehadiran mereka menjadi bukti kuatnya komitmen berbagai pihak dalam mendorong akuntabilitas keuangan desa.
Turut hadir pula dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buru dan Buru Selatan, seluruh Camat dari dua kabupaten, seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Buru dan Buru Selatan, pendamping profesional, serta perwakilan Kementerian Desa dari kedua wilayah.
Dalam sambutannya, Bupati Buru Ikram Umasugi menekankan bahwa penguatan pengelolaan keuangan desa bukan hanya soal administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Kegiatan ini sangat strategis, yakni untuk mendorong pengelolaan desa yang akuntabel dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Saat ini Kabupaten Buru terdiri dari 10 kecamatan dan 82 desa yang semuanya memiliki peran vital dalam pembangunan daerah,” jelas Bupati.
Ibu Novita Anakota menambahkan bahwa peran DPD RI akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan desa dari akar rumput.
Wakil Bupati Buru Selatan menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya menyelaraskan visi pembangunan antarwilayah dan mendorong kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bentuk apresiasi, BPKP Perwakilan Maluku memberikan cenderamata kepada Bupati Buru,Wakil Bupati Buru Selatan, dan Ibu Novita Anakota, atas dedikasi mereka dalam mendukung tata kelola desa yang lebih baik.
Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, workshop ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang memperkuat kapabilitas desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan desa sebagai pusat kemajuan pembangunan di daerah. (HN-002)
