AMBON,habarnews.id — Forum Dai Muda Maluku mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip tabayyun (konfirmasi dan verifikasi) dalam menyikapi beredarnya isu yang mengaitkan Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur Maluku, Abraham Corneles Gainau, terkait dugaan membawa seorang perempuan ke ruang kerja Gubernur.
Ketua Forum Dai Muda Maluku, Ustadz Rizhal F. Umasugi, menegaskan pentingnya menyaring informasi sebelum dipercayai atau disebarluaskan, guna mencegah berkembangnya opini publik yang berlandaskan spekulasi.
Prinsip Tabayyun dan Etika Informasi
Dalam pandangan Islam, kehati-hatian terhadap sebuah berita merupakan kewajiban moral. Informasi yang disebarkan tanpa pembuktian yang sah berpotensi menjadi fitnah, yang tidak hanya merugikan secara etis tetapi juga membawa konsekuensi spiritual yang berat.
”Kalau memang ada bukti, silakan dibuktikan. Tetapi kalau tidak ada bukti, jangan menyebarkan informasi yang dapat merusak nama baik seseorang,” tegas Rizhal.
Ia menambahkan bahwa fenomena tingginya dinamika media sosial saat ini kerap memicu vonis prematur di ruang publik. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang belum terkonfirmasi secara utuh.
Keseimbangan antara Kebebasan Pers dan Azas Kepatutan
Forum Dai Muda Maluku menegaskan bahwa imbauan ini sama sekali tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan pers maupun menghalangi kerja-kerja jurnalistik. Pers memiliki peran sentral dalam kontrol sosial, namun pelaksanaannya harus tetap berjalan beriringan dengan verifikasi, keberimbangan (cover both sides), dan asas praduga tak bersalah.
Fakta vs Spekulasi : Setiap tuduhan publik hendaknya ditopang oleh fakta hukum atau bukti empiris yang valid.
Hak Jawab : Pihak yang diberitakan harus diberikan ruang proporsional untuk melepaskan klarifikasi.
Tanggung Jawab Publik : Narasi yang viral di media sosial tidak serta-merta mencerminkan kebenaran substantif.
Menjaga Kondusivitas Sosial
Mengakhiri pernyataannya, Ustadz Rizhal mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan penyebaran narasi yang belum terverifikasi. Ia mengajak publik menyerahkan penanganan isu tersebut pada mekanisme klarifikasi yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kondusivitas serta etika berinformasi di Maluku.(HN – 003)
