AMBON,habarnews.id — Dinamika tata kelola pelayanan publik dan komunikasi kedinasan di lingkup pemerintah daerah kembali menjadi sorotan penting. Menanggapi adanya insiden komunikasi yang dinilai mencederai perasaan masyarakat, Ketua Forum Dai Muda Maluku Ustadz Rizhal F umasugi menyampaikan imbauan strategis yang menekankan pentingnya menjaga marwah kepemimpinan daerah, transparansi kedaulatan demokrasi, serta pemeliharaan stabilitas keamanan di Provinsi Maluku.
Redefinis Etika Protokoler dan Marwah Kepemimpinan
Dalam perspektif sosiologi politik dan etika pemerintahan, aparatur seperti Ajudan maupun Sekretaris Pribadi (Sespri) pejabat publik tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan tampil sebagai refleksi etis dari institusi yang diwakilinya.
Penggunaan bahasa yang santun dan profesional merupakan imperatif mutlak. Pejabat publik, termasuk Gubernur, memperoleh legitimasi kekuasaan secara langsung melalui proses demokratis oleh rakyat. Oleh karena itu, tindak-tutur (speech acts) yang dilontarkan oleh lini protokoler sejatinya mencerminkan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri.
“Bahasa adalah cermin peradaban. Penggunaan diksi yang melempar stigma atau melukai hati masyarakat seperti kata-kata kasar dan tidak patut sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam norma etika birokrasi maupun nilai keagamaan.” ujar Rizhal
Rasionalisasi Manajemen Akses Publik
Tugas pengamanan dan pengaturan akses terhadap kepala daerah merupakan hal yang esensial untuk menjamin efektivitas kerja pemerintah. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut harus didasari oleh kecerdasan komunikasi (communicative intelligence) dan filter kriteria yang objektif :
Filter Keterbukaan dan Keamanan : Aparatur harus mampu membedakan secara bijaksana antara aspirasi masyarakat yang memerlukan penanganan langsung dengan potensi ancaman prosedural.
Komunikasi Asertif dan Humanis : Menghalangi hak warga untuk berinteraksi dengan pemimpinnya tanpa alasan yang rasional dan dengan pendekatan yang kasar hanya akan memicu alienasi politik dan kekecewaan publik.
Akuntabilitas Etis : Setiap tindakan individual staf protokoler berpotensi memberikan dampak kaskade (domino effect) terhadap reputasi Gubernur dan citra daerah secara keseluruhan.
Menjaga Stabilitas Sosial dan Kerukunan Umat di Maluku
Sebagai daerah yang kaya akan nilai historis dan keberagaman, stabilitas keamanan di Maluku bertumpu pada integritas kohesi sosial (social cohesion). Tindakan imprudensial dari satu individu tidak boleh mengorbankan iklim kedamaian yang telah dibangun bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
Forum Dai Muda Maluku menggarisbawahi beberapa poin imbauan mendasar untuk seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan :
Kedaulatan Demokrasi : Menegaskan kembali bahwa pembangunan Maluku didedikasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat Maluku.
Pemeliharaan Kerukunan : Merawat tali silaturahmi dan toleransi lintas umat beragama sebagai fondasi utama ketahanan sosial daerah.
Kondusivitas Wilayah : Mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu individual, serta bersama-sama menjaga Maluku sebagai wilayah yang aman, damai, dan bermartabat.
Melalui komitmen bersama antara birokrasi yang beretika dan masyarakat yang dewasa dalam berdemokrasi, marwah Provinsi Maluku sebagai Bumi Raja-Raja akan tetap terjaga dalam bingkai kedamaian dan keadilan sosial.(HN – 003)
