SIRISORI ISLAM,habarnews.id — Momentum sakral bersatunya legalitas formal pemerintahan dan legitimasi kultural tersaji indah di Negeri Sirisori Islam. Bupati Buru, Bapak Ikram Umasugi, S.E., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buru, Ibu Mohra Ikram Umasugi, menghadiri prosesi pelantikan Raja Negeri Sirisori Islam. Kehadiran pemimpin daerah ini bukan sekadar pemenuhan agenda keprotokolan, melainkan sebuah bentuk penghormatan kosmologis terhadap eksistensi hukum adat yang tetap kokoh di era modernitas.
Acara yang berlangsung khidmat ini mengintegrasikan dua dimensi hukum yang hidup di tengah masyarakat pelantikan secara administratif pemerintahan dan pengukuhan secara adat istiadat yang bersendikan nilai-nilai Islam.
Sinergi Epistemologis Hukum Positif dan Hukum Adat
Secara sosiologi pemerintahan, kehadiran Bupati Ikram Umasugi menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan daerah yang efektif tidak dapat dilepaskan dari variabel kepemimpinan tradisional. Adat bukanlah masa lalu yang usang, melainkan instrumen stabilitas sosial (social order) yang memitigasi berbagai dinamika kemasyarakatan.
‘di balik narasi birokrasi yang taktis, tersirat pesan ilmiah yang kuat mengenai pentingnya local wisdom (kearifan lokal) sebagai pilar penyangga ketahanan nasional. Pelantikan ini menjadi bukti empiris bahwa rekonstruksi kepemimpinan di tingkat negeri di Maluku selalu menuntut adanya keseimbangan antara de jure aturan negara dan de facto pengakuan kultural masyarakat” tegas bupati buru ikram Umasugi
Filosofi Kebangkitan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”
Prosesi ritual adat yang digelar merefleksikan kedalaman spiritualitas Negeri Sirisori Islam. Pengukuhan ini menggaungkan kembali memori kolektif akan falsafah sakral Maluku, di mana adat dan agama adalah dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Setiap titah adat yang diucapkan dan perlengkapan ritual yang dikenakan oleh Raja yang baru dilantik, memancarkan aura sakralitas yang menggetarkan. Ini adalah perwujudan konkret dari prinsip bahwa pemimpin adat adalah khadim (pelayan) bagi masyarakat sekaligus penjaga moralitas spiritualitas umat.
”Pelantikan ini bukan sekadar penyerahan tongkat kekuasaan, melainkan transmisi nilai-nilai profetik ke dalam ruang publik. Ketika adat disandingkan dengan syariat, maka kepemimpinan yang lahir adalah kepemimpinan yang berwibawa di bumi dan diberkahi dari langit.”
Peran Strategis Domestik Publik
Di sisi lain, kehadiran Ibu Mohra Ikram Umasugi sebagai Ketua TP PKK memberikan dimensi penguatan sosiologis yang tidak kalah penting. Dalam struktur masyarakat adat yang religius, ketahanan sebuah negeri berakar dari ketahanan keluarga. Sinergi antara pemerintah, TP PKK, diharapkan mampu mengakselerasi program kemanusiaan, penurunan stunting, serta pemberdayaan perempuan berbasis nilai kearifan lokal.
Prosesi pelantikan Raja Negeri Sirisori Islam ini ditutup dengan doa bersama yang memohon rida Allah SWT agar kepemimpinan yang baru ini membawa kemaslahatan, kemakmuran, dan keadilan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Sebuah potret paripurna tentang bagaimana negara, adat, dan agama berjalan beriringan demi tegaknya peradaban yang luhur. (HN – 003)
