AMBON,habarnews id — Forum Konsolidasi Perempuan Maluku yang digelar hari ini menjadi panggung penting bagi artikulasi gagasan strategis mengenai kesetaraan gender dan pembangunan daerah. Hadir sebagai salah satu tokoh sentral, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buru, Ny. Mohra Ikram Umasugi, menegaskan bahwa reposisi peran perempuan merupakan syarat mutlak dalam akselerasi kesejahteraan masyarakat.(12/06/2026)
Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai elemen gerakan perempuan se-Provinsi Maluku tersebut, Ny. Mohra Ikram Umasugi memaparkan pandangan visioner mengenai urgensi sinergi lintas sektor. Menurutnya, konsolidasi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah manifesto pergerakan.
”Semoga sinergi ini menjadi langkah awal untuk perubahan yang lebih baik di negeri ini melalui perempuan-perempuan hebat yang ada di Maluku, khususnya dari Bumi Bupolo. Kita hadir untuk memperkuat peranan dan suara perempuan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang inklusif,” ujar Ny. Mohra.
Perempuan sebagai Pilar Utama, Bukan Pelengkap
Lebih lanjut, ia memberikan catatan kritis ilmiah mengenai bias paradigma pembangunan yang selama ini kerap menempatkan perempuan hanya sebagai objek atau instrumen pelengkap (subordinat). Berdasarkan perspektif sosiologi pembangunan modern, keterlibatan aktif perempuan secara substantif adalah pilar utama (core pillar) keberhasilan sebuah daerah.
“Kita harus mengubah cara pandang. Perempuan bukan hanya pelengkap dalam struktur sosial atau sekadar pemenuh kuota formalitas. Kita adalah pilar utama pembangunan daerah. Ketika perempuan berdaya, stabilitas ekonomi, kualitas pendidikan anak, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi negara akan ikut menguat,” tegasnya, disambut apresiasi hangat dari para peserta forum.
Diplomasi Strategis Titik Tekan Aksesibilitas Batabual ke Wamen PPPA
Di sela-sela agenda forum, Ny. Mohra Ikram Umasugi melakukan langkah diplomasi taktis dengan menemui Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Ny. Veronica Tan.
Pertemuan strategis ini tidak hanya membahas isu pemenuhan hak perempuan secara umum, melainkan langsung menyentuh akar permasalahan riil yang dihadapi masyarakat arus bawah (grassroots), khususnya terkait aspek interkoneksi wilayah di Kabupaten Buru.
Secara spesifik, Ketua TP PKK Kabupaten Buru menyampaikan urgensi dan kendala aksesibilitas transportasi serta perhubungan di Kecamatan Batabual. Dalam kajian pembangunan wilayah, keterisolasian geografis sering kali menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak, terutama di sektor kesehatan maternal (ibu melahirkan) dan pendidikan.
”Saya menyampaikan langsung kepada Ibu Wamen apa yang menjadi kendala konkret kita di lapangan, yaitu masalah perhubungan Batabual. Harapan besar saya, sekaligus harapan seluruh masyarakat, agar persoalan ini bisa mendapatkan perhatian khusus, baik dari jajaran pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ungkap Ny. Mohra.
Integrasi Infrastruktur dan Pemberdayaan
Langkah yang diambil oleh Ketua TP PKK Kabupaten Buru dalam forum ini menunjukkan corak kepemimpinan yang holistik. Beliau berhasil mengaitkan antara narasi besar gender empowerment (pemberdayaan perempuan) dengan pemenuhan basic infrastructure (infrastruktur dasar).
Tanpa akses perhubungan yang memadai, mobilisasi sosial dan ekonomi perempuan di wilayah kepulauan seperti Batabual akan selalu menemui hambatan. Oleh karena itu, sinergi yang disuarakan di Ambon hari ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan konkret yang integratif membawa suara dari Bumi Bupolo menuju panggung kebijakan nasional demi keadilan dan kesejahteraan yang merata.(HN – 003)
